PENGERTIAN AKUNTANSI

Akuntansi   merupakan salah satu   cabang ilmu ekonomi   berupa pencatatan dan

S                                    P                                     O                                  

penginterpretasian data-data ekonomi.  Akuntansi sering disebut juga  sebagai   bahasa dunia

K                                                                    S                              P                            O        K

usaha.

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengomunikasikan

       S             P               O                                                              K

 peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi bagi para pengguna yang berkepentingan.

Pengguna akuntansi diantaranya adalah manajemen, investor, kreditor. Kemudian, orang yang

               S                            P                                         O                                K                S               

bekerja pada bidang akuntasi disebut akuntan.

                           P                              O

Akuntansi berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan

       S              P                                O                                                      K

yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi sangatlah penting.  Karena itu,

                  S                                   P                       O                     K                      K

akuntansi merupakan peraturan penting didalam dunia ekonomi.
       S               P                                       O
Karena, kita dapat mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan. Selain itu, kita juga
     K        S                P                                               O                                       K              S     
 mengetahui perkembangan maju atau mundurnya perusahan

                     P                                               O

IBU PERGI KE PASAR

Ibu    pergi    ke pasar.

 S          P            O

Ibu pergi ke pasar mengendarai sepeda motor.

  S     P          O                           K

Sesampainya dipasar, ia menuju ke penjual buah.

                K                  S        P                 O

Ia kemudian membeli buah semangka, melon, dan anggur.

 S               P                                          O

Setelah itu, ibu membeli sayur untuk dimasaknya siang nanti.

        K         S        P         O                          K

Setelah semua yang dibutuhkan telah terpenuhi, ibu segera bergegas pulang.

                                K                              S                P                   O  

Contoh Surat Perjanjian

PERJANJIAN PENGOSONGAN

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ telah terjadi Perjanjian Pengosongan antara :

Nama                          :

Pekerjaan                    :

Alamat                        :

Selanjutnya akan disebut PIHAK PERTAMA.

Nama                          :

Pekerjaan                    :

Alamat                        :

Selanjutnya akan disebut PIHAK KEDUA.

Para penghadap yang bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya terse-but di atas menerangkan terlebih dahulu, bahwa:

1.      PIHAK PERTAMA beserta keluarganya adalah para penghuni atas rumah yang berdiri di Sebidang tanah sebagaimana diuraikan Sertifikat Hak yang terletak di:

Kecamatan: _____ , Desa/Kelurahan: _____ .Seluas _____ m2 (_____ meter persegi), Gambar situasi tanggal _____ Nomor _____ terdaftar atas nama _____ , demikian menurut Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Agraria/Pertanahan tertanggal _____ .

2.      PIHAK KEDUA telah membeli tanah tersebut dari PIHAK PERTAMA, berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal _____ Nomor _____ yang dibuat di hadapan _____ Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah _____ yang salinan resminya bermeterai

3.      Bahwa PIHAK PERTAMA dengan penjualan atas persil tersebut harus juga mengosongkan tanah dan bangunan rumah di atas tanah yang dihuninya tersebut sebagaimana mestinya.

4.      Bahwa pengosongan itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akta Jual Beli yang disebutkan di atas. Tanpa pengosongan itu, maka penjualan dan pembelian tersebut tidak dilangsungkan.

Selanjutnya Para Pihak menyatakan dengan ini hendak mengadakan Perjanjian Pengosongan dan telah setuju membuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan dan mewajibkan diri untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah itu dalam jangka waktu _____ bulan atau selambat-lambatnya pada

Pasal 2

Bilamana PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya tersebut dalam Pasal 1 akta ini, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar denda untuk PIHAK KEDUA sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatannya, jumlah uang tersebut dapat ditagih dan harus dibayar sekaligus lunas.

Kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan dengan surat juru sita atau surat lainnya apa pun juga, melainkan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.

Pasal 3

Tanpa mengurangi ketentuan mengenai denda tersebut dalam Pasal 2 akta ini, maka PIHAK PERTAMA sekarang ini untuk nantinya, yaitu jika PIHAK PERTAMA ternyata lalai untuk memenuhi kewajibannya, untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah tersebut, dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA, untuk:

a. Mengeluarkan/mengosongkan dari penghunian oleh PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang menghuni/menempati bangunan rumah dan tanah tersebut seluruh-nya, tanpa kecuali, sehingga siap pakai.

b. Mengeluarkan semua barang-barang dan perabot yang terdapat di dalam tanah dan bangunan rumah tersebut, sehingga persil tersebut siap pakai.

c. Apabila perlu PIHAK KEDUA berhak meminta bantuan yang berwenang, untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, antara lain, akan tetapi tidak terbatas pada Kepolisian

d. Menjalankan segala tindakan apa pun juga yang diperlukan untuk pengosongan tanah dan bangunan rumah dan/persil tersebut selengkapnya dalam keadaan kosong seluruhnya, sehingga siap pakai, dan Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dapat menghuni tanah dan bangunan rumah atau seluruh persil tersebut tanpa ada gangguan dari pihak mana pun juga berupa apa pun juga.

e. Satu dan lain atas biaya dan wajib dibayar lunas oleh PIHAK PERTAMA seluruhnya tanpa pengecualian berupa apa pun juga. Kuasa ini merupakan bagian terpenting dari Akta Jual Beli tersebut di atas yang tidak

f. akan dibuat tanpa adanya Perjanjian Pengosongan yang dibuat dengan akta ini, dan oleh karenanya, kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apa pun juga, diantaranya, tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 4

Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka Perjanjian Pengosongan yang dibuat dengan akta ini tidak dapat dibatalkan, melainkan temurun dan wajib dilaksanakan oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia tersebut.

Pasal 5

Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dan, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan _____ .

Demikianlah Perjanjian Pengosongan ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian, serta ditandatangani oleh para pihak dan dihadiri oleh saksi-saksi, serta dibuat rangkap dua dengan materai cukup, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA                                                      PIHAK KEDUA

_________________                                                  _________________

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

Setiap pengusaha wajib untuk mendaftarkan perusahaannya.Wajib daftar perusahaan dilandasi oleh hukum yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23 “Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu”. Selanjutnya pasal 38 KUHD : “Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi”.

Selain yang disebutkan diatas,wajib daftar perusahaan juga berlandaskan dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1982.Wajib daftar perusahaan sangat penting bagi pemerintah,antara lain sebagai sumber informasi atau data-data untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat.

Selain itu wajib daftar perusahaan ini memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing.Daftar perusahaan juga merupakan salah satu metode yang dapat membantu pemerintah untuk menyidik kasus-kasus seperti penyeludupan barang,persaingan,dan lain sebagainya.

Wajib daftar perusahaan juga memiliki berbagai manfaat,antara lain: untuk menciptakan keterbukaan antar perusahaan, memudahkan mencari mitra bisnis, mendasarkan investasi pada perkiraan yang jelas, meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan memiliki tujuan-yujuan penting antara lain memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah.

Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan 

Dasar pertimbangan wajib daftar perusahaan:

1. Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional serta ekonomi menyebabkan  berkembangnya dunia usaha dan perusahaan.Daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi yang dapat digunakan untuk mengetahui identitas perusahaan serta hal-hal penting lainnya yang terkait mengenai informasi perusahaan yang berada di wilayah Indonesia.
2. Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Ketentuan umum wajib daftar perusahaan:

Wajib daftar perusahaan tercantum dalam Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.Ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi ileh perusahaan dalam daftar perusahaan antara lain:

1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang dan    atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan
2. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang melakukan operasi secara terus menerus dan berada didalam wilayak Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengusaha adalah pihak yang menjalankan badan badan usaha tersebut.
4. Usaha adalah setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukan yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan.
5. Menteri adalah pihak yang bertanggung jawab atas segala kemungkinan yang akan terjadi didalam perdagangan.

Tujuan Dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan

Tujuan wajib daftar perusahaan: memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah serta memberikan informasi resmi mengenai perusahaan jika suatu saat dibutuhkan.Wajib daftar perusahaan bersifat terbuka.Artinya, daftar perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi.

Kewajiban Pendaftaran

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan,pendaftaran dilakukan oleh pemilik perusahaan tersebut atau karyawannya..Apabila kepemilikan perusahaan tersebut lebih dari satu orang,maka pendaftaran dapat dilakukan oleh salah seorang saja atau dapat juga diwakilkan oleh orang lain dengan memberikan surat-surat yang sah mengenai data perusahaan tersebut.

Badan usaha yang tidak perlu mendaftar pada wajib daftar perusahaan antara lain:

• Badan usaha berbentuk perjan,sebab perusahaan ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat,bukan untuk memperoleh keuntungan.
• Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh sendiri atau hanya memperkerjakan anggota keluarga terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan badan hukum atu suatu persekutuan. Perusahaan kecil perorangan yang melakukan kegiatan dan atau memperoleh keuntungan yang benar-benar hanya sekedar untuk mmenuhi keperluan nafkah sehari-hari.
• Usaha diluar bidang ekonomiyang tidak bertujuan mencari profit:seperti rumah sakit,dan lembaga-lembaga pendidikan.
• Yayasan

Bentuk badan usaha yang masuk dalam wajib daftar perusahaan:

• Badan hukum
• Persekutuan
• Perorangan
• Perum
• Perusahaan Daerah, perusahaan perwakilan asing

Cara dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan di Kantor departemen perindustrian dan Perdagangan atau Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota selaku kantor pendaftaran Perusahaan (KPP).

Caranya:

• Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
• Membayar biaya administrasi
• Pendaftaran Perusahan wajib dilakukan oelh pemilik/pengurus/penanggung jawab atau kuas perusahaan.

Dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam wajib daftar perusahaan:

•  Perusahaan Berbentuk PT :

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan serta Data Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman.

Asli dan copy Keputusan Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada).

Asli dan copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum.

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Direktur Utama atau penanggung jawab.

Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

•  Perusahaan Berbentuk Koperasi :

Asli dan copy Akta Pendirian Koperasi

Copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus

Copy surat pengesahan sebagai badan hokum dari Pejabat yang berwenang.

Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

•  Perusahaan Berbentuk CV :

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada)

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pengurus.

Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

• Perusahaan Berbentuk Fa :

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pengurus.

Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

• Perusahaan Berbentuk Perorangan :

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab / pemilik.

Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

•  Perusahaan Lain :

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan.

Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

• Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :

Asli dan copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan.

Copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor penanggung jawab perusahaan.

Copy Ijin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang.

Hal-hal Yang Didaftarkan

• Pengenalan tempat
• Data umum perusahaan
• Legalitas perusahaan
• Data pemegang saham
• Data kegiatan perusahaan.

Perusahaan yang telah sah pendaftarannya diberikan tanda daftar perusahaan yang berlaku untuk 5 tahun sejak dikeluarkannya dan wajib diperbaharui minimal 3 bulan sebelum  tanggal berlakunya berakhir.

Ketentuan:

• Apabila tanda daftar perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperolehpenggantinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah kehilangan itu.
• Apabila ada perubahan atas hal yang didaftarkan, wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan perubahan tersebut disertai tanggal perubahan tersebut dalm waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan itu.
• Apabila ada pengalihan pemilikan atau pengurusan atsa perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus lama berkewajiban untuk melaporkan.
• Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun likuidaror berkewjiban untuk melaporkanya.

Sanksi-sanksi:

• Sanksi Pidana kejahatan (Pasal 32 UU-WDP) karena pengusaha dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

• Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal 33 UU-WDP) karena pengusaha melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Sumber:

http://masturohimasu18.blogspot.com/2012/04/dasar-hukum-wajib-daftar-perusahaan.html

http://nyihuy.wordpress.com/2011/11/24/dasar-hukum-wajib-daftar-perusahaan/

http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/05/23/kewajiban-pendaftaran-perusahaan/

http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/10/wajib-daftar-perusahaan/